Politics · Indonesia Bureau
KPK ungkap eks Kepala BNPB Suharyanto sudah diperiksa sebagai saksi kasus korupsi dana siap pakai bencana
KPK memeriksa mantan Kepala BNPB itu bersama Puspom TNI pekan lalu dan menelusuri apakah aliran uang dugaan kickback pengadaan mengalir di luar lima tersangka yang telah ditetapkan.
LSN Indonesia ·

<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pada Selasa (17/11/2026) bahwa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.</p>
<p>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bahwa penyidik memeriksa Suharyanto pada Kamis (12/11/2026) bersama penyidik Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI). Suharyanto berpangkat letnan jenderal TNI. Budi menegaskan bahwa ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, dan keterangannya dibutuhkan untuk penyidikan terhadap lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</p>
<p>Menurut Budi, penyidik juga telah memeriksa salah satu deputi BNPB serta koordinator keprotokolan BNPB, seperti dilaporkan Kompas, Detik, dan CNN Indonesia.</p>
<p>Menurut KPK, pemeriksaan tersebut mendalami proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa serta penunjukan langsung vendor. KPK menduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek, dengan beragam modus kickback dan praktik pinjam bendera, sementara pekerjaan dikerjakan oleh perusahaan yang diduga terafiliasi dengan salah satu tersangka. Penyidik juga mendalami dugaan pemberian fee dari pihak swasta kepada oknum di BNPB serta dugaan mark up harga, kata Budi.</p>
<p>Budi menyebut KPK masih menelusuri aliran uang dalam perkara ini, apakah berhenti pada para tersangka atau mengalir ke pihak lain, termasuk apakah uang tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional pihak-pihak tertentu di BNPB.</p>
<p>KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini pada 14 Oktober. Mereka antara lain Bima Setiawan, adik Suharyanto yang menjabat tenaga ahli Kepala BNPB; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); serta dua orang dari pihak swasta. Menurut KPK, klaster pertama perkara ini terkait pengadaan melalui penunjukan langsung pada 2024-2026.</p>
<p>Budi mengatakan KPK berkoordinasi secara intens dengan TNI dalam penanganan perkara ini, termasuk melalui pemeriksaan bersama pekan lalu.</p>
<p>Belum ada tersangka yang diadili, dan Suharyanto tidak berstatus tersangka.</p>