Business · Indonesia Bureau
OJK tahan tiga tersangka kasus manipulasi perdagangan waran
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut para tersangka diduga memakai identitas orang lain untuk mengelola sejumlah rekening efek, dengan dugaan kerugian sekitar Rp6,97 miliar, di tengah upaya pemerintah menenangkan investor menjelang ancaman penurunan status oleh MSCI.
LSN Indonesia ·

<p>Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga orang yang diduga memanipulasi perdagangan waran dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI), demikian disampaikan regulator pada Senin, menurut laporan Reuters dan sejumlah media nasional.</p>
<p>Ketiganya, yang disebut OJK sebagai karyawan swasta dan hanya diidentifikasi dengan inisial sesuai kebiasaan di Indonesia, ditahan pada 16 November dan dititipkan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri selama proses penyidikan. Seorang tersangka lain, karyawan sebuah perusahaan sekuritas, saat ini menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Polda Metro Jaya, kata OJK.</p>
<p>Menurut OJK, dugaan manipulasi terjadi pada perdagangan 29 Mei 2023. Efek yang terlibat adalah Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk dan PT Era Media Sejahtera Tbk, serta tiga waran terstruktur yang terkait dengan saham PT Alamtri Resources Indonesia, PT Bukalapak.com dan PT Vale Indonesia. Reuters melaporkan bahwa regulator tidak menuduh perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.</p>
<p>Para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek, serta mendanai transaksi melalui rekening bank milik pihak lain, sehingga menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan dan harga efek, menurut keterangan OJK yang dikutip CNBC Indonesia, Tempo dan CNN Indonesia. Kerugian ditaksir sekitar Rp6,97 miliar.</p>
<p>Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan penahanan dilakukan antara lain karena penyidik khawatir para tersangka tidak kooperatif dan dapat menghambat penyidikan. OJK menyebut perkara ini merupakan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan di pasar modal, telah masuk tahap penyidikan sejak Mei 2026, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.</p>
<p>Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tahun 2023, menurut regulator.</p>
<p>Kasus ini muncul ketika otoritas Indonesia memperketat penindakan terhadap manipulasi pasar. Penyedia indeks MSCI pada Oktober memperingatkan kemungkinan menurunkan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone) karena kekhawatiran soal free float, kepemilikan saham yang tidak transparan, dan perdagangan terkoordinasi. OJK telah berjanji mengambil langkah lebih tegas untuk menjawab kekhawatiran investor.</p>