World · Indonesia Bureau
Pemerintah Lempar Tanggung Jawab Pengawasan Program Makan Gratis
Terjadi ketidakjelasan peran dalam pengawasan pelaksanaan program makan gratis, dengan pemerintah pusat dan daerah saling melemparkan tanggung jawab. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas dan transparansi program.
LSN Indonesia ·
Persoalan koordinasi dan pengawasan dalam program makan gratis kembali menjadi sorotan setelah terungkap adanya pertentangan antar lembaga pemerintah mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut. Pemerintah pusat cenderung menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepada pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah mengacu kembali ke pusat.
Ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang ini menciptakan celah dalam mekanisme kontrol kualitas dan akuntabilitas program. Akibatnya, pengawasan lapangan menjadi kurang optimal dan potensi penyimpangan sulit dideteksi dengan cepat. Masing-masing tingkat pemerintahan menunjuk ke pihak lain sebagai penanggung jawab utama.
Para pegiat transparansi mengingatkan bahwa program makan gratis memerlukan pengawasan ketat mengingat melibatkan alokasi dana publik yang signifikan. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dan terkoordinasi, risiko inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran akan tetap tinggi.
Pemerintah diminta segera menetapkan protokol pengawasan yang jelas dengan pembagian tugas eksplisit antara kementerian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Langkah ini dipandang krusial untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan dana tersalurkan secara efektif kepada sasaran yang tepat.