Politics · Indonesia Bureau
DPR sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 tahun, aset bisa dirampas tanpa putusan pidana
Seluruh delapan fraksi DPR menyetujui undang-undang itu pada Kamis. Dalam kondisi tertentu, negara kini dapat merampas aset hasil kejahatan senilai minimal Rp1 miliar tanpa putusan pidana, namun kelompok masyarakat sipil menilai pengamanannya masih lemah.
LSN Indonesia ·

<p>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November. Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang regulasi yang pertama kali diusulkan pada 2008.</p>
<p>Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan ini yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Menurut The Jakarta Post, seluruh delapan fraksi menyetujui RUU tersebut. Pengesahan ini menyusul keputusan tingkat I pada Rabu antara Komisi III DPR, yang membidangi hukum, dan pemerintah.</p>
<p>Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU, Habiburokhman, melaporkan di rapat paripurna bahwa panja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Menurut layanan berita DPR, rancangan itu bertambah dari 67 menjadi 74 pasal selama pembahasan, dan judulnya diperluas untuk menegaskan cakupan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.</p>
<p>Perubahan utama adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based). Negara dapat merampas aset terkait kejahatan berdasarkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, atau dalam kondisi tertentu tanpa putusan tersebut. Menurut Antara, kondisi itu adalah pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui, dengan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, yang mewakili pemerintah, mengatakan aturan ini dimaksudkan untuk mengatasi ketergantungan negara pada putusan pidana sebelum dapat memulihkan aset, seperti dilaporkan Reuters. Mekanisme ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.</p>
<p>Selain korupsi, undang-undang ini mencakup narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat. Antara menyebut penjelasan pasal mencakup judi daring, investasi bodong, penipuan perjalanan haji dan umrah, serta kripto.</p>
<p>Jaksa Pengacara Negara akan mengajukan permohonan perampasan ke pengadilan dan wajib membuktikan bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Untuk pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang. Pemeriksaan di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari, dan satu-satunya upaya hukum adalah kasasi yang bersifat final, juga paling lama 60 hari. Pemblokiran dan penyitaan memerlukan izin pengadilan dan dibatasi waktunya.</p>
<p>Aset yang dirampas akan dikelola badan yang dibentuk Presiden. Badan pengawas independen beranggotakan lima orang akan dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Penyidik dan jaksa yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana. Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan dan ganti kerugian.</p>
<p>Undang-undang ini tidak berlaku surut. Menurut Antara, aturan ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku, yakni 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.</p>
<p>Pegiat antikorupsi dan para demonstran telah lama mendesak pengesahan undang-undang ini. Namun, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada Rabu memperingatkan bahwa undang-undang itu memberi kewenangan luas untuk memblokir, menyita, dan mengelola aset tanpa pengaman yang cukup kuat terhadap penyalahgunaan, menurut Reuters. Reuters juga mencatat naskah final belum langsung dipublikasikan, sementara The Jakarta Post menyoroti kekhawatiran soal proses penyusunan yang dinilai kurang transparan.</p>