Business · Indonesia Bureau
Indonesia tegaskan penggunaan cip AI sah, siap berdialog usai AS wajibkan lisensi ekspor
Jakarta mengkaji aturan baru Washington yang mewajibkan lisensi ekspor cip canggih ke Indonesia dan empat negara lain, serta menegaskan tetap menjadi sahabat AS yang nonblok.
LSN Indonesia ·

<p>Pemerintah Indonesia menegaskan penggunaan cip kecerdasan artifisial (AI) canggih di dalam negeri sesuai dengan hukum internasional dan menyatakan terbuka untuk berdialog dengan Washington, setelah Amerika Serikat memasukkan Indonesia ke dalam daftar tujuan ekspor yang kini memerlukan lisensi AS untuk menerima semikonduktor tercanggih buatan Amerika.</p>
<p>Departemen Perdagangan AS mengumumkan kebijakan itu pada Senin (16/11/2026). Aturan tersebut mewajibkan lisensi untuk ekspor, ekspor ulang, dan pemindahan cip AI canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil, yang menurut Washington memiliki risiko pengalihan teknologi lebih tinggi dari biasanya. Aturan itu juga memperketat pengawasan terhadap pusat data di mana pun yang memasok daya komputasi dalam jumlah besar kepada perusahaan yang berkantor pusat di China dan negara lain yang dianggap AS sebagai lawan, jalur yang menurut pejabat AS memungkinkan perusahaan China memanfaatkan teknologi AS yang tidak dapat mereka beli secara langsung.</p>
<p>Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid kepada The Jakarta Post, Selasa (17/11/2026), mengatakan pemerintah menghormati keputusan negara lain dan berupaya memahami kekhawatiran AS terkait tata kelola teknologi. Ia menambahkan bahwa Indonesia adalah sahabat AS dan konsisten bersikap nonblok, serta cip yang digunakan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas nasional sesuai hukum internasional.</p>
<p>Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto kepada The Business Times mengatakan pemerintah memantau ketat aturan tersebut dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait serta pelaku industri dalam negeri untuk menilai potensi dampaknya terhadap investasi, rantai pasok, dan pengembangan industri teknologi nasional.</p>
<p>Badan Komunikasi Pemerintah dalam pernyataan yang dikutip Bloomberg dan DW menyebut pemerintah sedang mengkaji kebijakan itu dan meminta masukan industri mengenai dampaknya terhadap operasional dan investasi, termasuk sektor pusat data. Indonesia, menurut pernyataan itu, terbuka terhadap dialog teknis untuk memperjelas penerapan aturan dan menjaga akses terhadap teknologi komputasi canggih bagi penggunaan komersial yang sah. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia diharapkan mematuhi ketentuan perdagangan dan pengendalian ekspor yang berlaku, dan setiap pelanggaran hukum Indonesia akan ditangani melalui proses hukum yang semestinya.</p>
<p>Aturan baru itu tidak melarang pengiriman cip canggih ke Indonesia sepenuhnya; permohonan izin akan dievaluasi satu per satu, menurut Kompas.</p>
<p>Langkah AS ini muncul di tengah sorotan atas dugaan pengalihan cip Nvidia ke China melalui Asia Tenggara yang dikaitkan dengan perusahaan komputasi awan asal Singapura, Megaspeed. Polri pada Selasa menyatakan akan mendalami laporan bahwa cip tersebut melintasi Indonesia; para pejabat menyebut dugaan itu belum terbukti, dan belum ada pihak yang dijerat.</p>
<p>Indonesia tengah menarik investasi pusat data berskala besar sebagai bagian dari upaya membangun industri digital dan AI dalam negeri.</p>