Politics · Indonesia Bureau
Komdigi akan minta penjelasan Google atas penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube pro-pemerintah
Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung penindakan aktivitas tidak autentik di ruang digital, tetapi ingin Google menjelaskan dasar pengaitan kanal-kanal tersebut dengan operasi pengaruh terkoordinasi.
LSN Indonesia ·

<p>Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan akan meminta klarifikasi resmi dari Google terkait penutupan lebih dari 19.000 kanal YouTube berbahasa Indonesia yang oleh perusahaan itu dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi yang mendukung pemerintah.</p>
<p>Dalam keterangan resmi pada Kamis, 19 November, kementerian menyatakan mendukung upaya memberantas manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital. Namun, menurut Komdigi, moderasi konten dalam skala besar harus dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil, sebagaimana dilaporkan The Jakarta Post dan Kompas.</p>
<p>Komdigi menilai laporan Google belum cukup menjelaskan jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Kementerian menyebut temuan sebesar itu memerlukan penjelasan yang dapat diuji agar tidak terjadi salah atribusi atau salah tafsir, dan menegaskan kebebasan berekspresi berlaku sama bagi pendukung maupun pengkritik pemerintah.</p>
<p>Penutupan kanal itu diungkap dalam buletin analisis ancaman Google untuk kuartal ketiga 2026 yang terakhir diperbarui pada 30 Oktober. Menurut laporan The Jakarta Post, BBC News Indonesia, dan Bloomberg Technoz, buletin tersebut mencatat 19.372 kanal ditutup sepanjang Juli hingga September, yakni 6.888 kanal pada Juli, 10.134 pada Agustus, dan 2.350 pada September. Google menggambarkan kontennya, yang sebagian besar berbahasa Indonesia, sebagai mendukung pemerintah Indonesia atau menyerang para pengkritik pemerintah.</p>
<p>The Jakarta Post mencatat Google tidak menyebut siapa yang menjalankan atau mendanai kampanye tersebut. Katadata melaporkan buletin itu juga tidak memuat nama kanal, contoh konten, maupun rincian kebijakan yang dilanggar.</p>
<p>Kelompok pegiat hak digital membaca temuan itu secara berbeda dari kementerian. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, kepada BBC News Indonesia menyebut skala penutupan itu menandakan adanya upaya terorkestrasi dari aktor pro-pemerintah untuk memanipulasi narasi publik. Lembaga pemantau media sosial Drone Emprit, seperti dikutip Katadata, mencatat sekitar 209 kanal yang kritis terhadap pemerintah juga termasuk di antara kanal berbahasa Indonesia lain yang dihapus tanpa atribusi negara.</p>
<p>Menurut laporan-laporan tersebut, Google belum memberikan tanggapan publik atas rencana permintaan klarifikasi dari kementerian.</p>