Politics · Indonesia Bureau
DPR setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU jadi usul inisiatif, buka jalur cepat penyusunan undang-undang
Rapat paripurna DPR, Selasa, menyetujui RUU yang memuat prosedur cepat pembentukan undang-undang; pakar hukum tata negara mengingatkan kriteria urgensi yang kabur bisa membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
LSN Indonesia ·

<p>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (17/11/2026) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU usul inisiatif DPR. Langkah ini membuka pembahasan resmi atas aturan yang akan menyediakan jalur cepat untuk mengesahkan undang-undang tertentu.</p>
<p>Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seperti dilaporkan Antara dan Kompas. Demi efisiensi waktu, rapat menyepakati delapan fraksi menyampaikan pandangan mereka secara tertulis, lalu anggota yang hadir menyatakan setuju.</p>
<p>RUU tersebut disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Wakil Ketua Baleg sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU, Ahmad Iman Sukri, sebelumnya menyebut RUU itu terdiri atas 12 bab dan 93 pasal, menurut Antara. RUU mengatur tahapan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan, serta memungkinkan undang-undang dibentuk melalui prosedur biasa atau prosedur cepat. Dalam prosedur cepat, jangka waktu beberapa tahapan akan dipersingkat, kata Iman.</p>
<p>Menurut CNN Indonesia, Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono dalam rapat Baleg pada 3 November menjelaskan bahwa prosedur cepat dibatasi pada enam kondisi: pengesahan perjanjian internasional tertentu yang mendesak untuk segera berlaku; tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian undang-undang; perubahan materi muatan secara terbatas; perbaikan kesalahan teknik penulisan; perubahan lampiran undang-undang; serta keadaan tertentu yang menunjukkan urgensi.</p>
<p>Ia menambahkan, RUU yang dibahas lewat jalur cepat tetap harus memperhatikan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat, didukung kajian naskah akademik yang memadai, serta diputuskan secara sah sesuai konstitusi.</p>
<p>RUU ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 terkait revisi UU TNI, yang menyatakan tata cara pembentukan undang-undang harus diatur dalam undang-undang tersendiri, menurut CNN Indonesia. Setelah disahkan, RUU ini akan menjadi acuan utama penyusunan undang-undang, sementara UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini akan mengatur peraturan di bawahnya.</p>
<p>The Jakarta Post melaporkan RUU itu baru masuk Program Legislasi Nasional pada 3 November. Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan kepada harian tersebut bahwa RUU harus memuat kriteria yang jelas dan terukur tentang undang-undang yang layak dibahas secara cepat. Menurut dia, jika kriteria urgensi tidak jelas, RUU ini justru bisa menjadi sumber baru penyalahgunaan kekuasaan.</p>
<p>Selanjutnya, RUU tersebut akan dibahas DPR bersama pemerintah.</p>