Politics · Indonesia Bureau
DPR Mulai Bahas RUU Penyadapan untuk Cegah Penyalahgunaan Kewenangan
Komisi III DPR menggelar rapat perdana soal aturan tunggal penyadapan, sementara Baintelkam Polri mengusulkan enam mekanisme pengendalian.
LSN Indonesia ·

<p>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menyusun undang-undang khusus tentang penyadapan untuk menyatukan aturan yang selama ini tersebar, menyusul sorotan publik terhadap kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara.</p>
<p>Komisi III DPR, yang membidangi hukum, menggelar rapat dengar pendapat perdana terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada Senin, 16 November, di kompleks parlemen, Jakarta, dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk memberikan masukan.</p>
<p>Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan kewenangan penyadapan saat ini diatur di berbagai undang-undang, antara lain KUHAP, UU KPK, UU Intelijen, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Narkotika. Menurut dia, aturan-aturan tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedurnya beragam: ada lembaga yang memerlukan izin pengadilan, ada yang tidak, dan jangka waktu penyadapan belum selalu diatur.</p>
<p>Habiburokhman menegaskan penyadapan membatasi hak konstitusional atas privasi sehingga harus diatur ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Aturan khusus, kata dia, akan memastikan penyadapan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif, sekaligus bermanfaat bagi penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Ia menambahkan Komisi III tidak ingin kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh bangsa terulang.</p>
<p>Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian dalam RUU tersebut. Di antaranya pembatasan sasaran hanya untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri dan kejahatan berkadar ancaman tinggi, larangan tegas penyadapan di luar sasaran atau untuk kepentingan pribadi, perintah tertulis pimpinan dengan jangka waktu tertentu, pemisahan antara pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis, pencatatan penggunaan seluruh sarana yang tidak dapat dihapus dan diaudit berkala, pengawasan melekat, serta sanksi pidana dan disiplin yang tegas bagi pelaksana maupun pemberi perintah.</p>
<p>Pembahasan RUU masih berada pada tahap awal, dan Komisi III akan terus menghimpun masukan sebelum draf dibahas bersama pemerintah.</p>
<p>Gambar: Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta. Kredit: Davidelit via Wikimedia Commons (domain publik).</p>