LSN News › Indonesia

Politics · Indonesia Bureau

Polri pecat Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo

Majelis KKEP menyatakan perbuatan Eko Hadi tercela dan menjatuhkan sanksi PTDH; ia mengajukan banding, sementara perkara pidana terhadapnya dan tiga perwira tinggi lain masih berjalan.

LSN Indonesia · 17 November 2026

Polri pecat Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo

<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberhentikan tidak dengan hormat Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, salah satu dari empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap telepon seluler Presiden Prabowo Subianto, seusai sidang etik internal pada Selasa (17/11/2026).</p>

<p>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kepada wartawan di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan, bahwa Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menyatakan perilaku jenderal bintang dua itu sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).</p>

<p>Menurut Trunoyudo, Eko Hadi menyatakan banding atas putusan tersebut.</p>

<p>Menurut keterangan Polri, sidang yang digelar tertutup itu berlangsung sekitar sembilan jam sejak pukul 09.00 WIB dan menghadirkan sembilan saksi, termasuk saksi yang meringankan, seperti dilaporkan CNN Indonesia. Dugaan pelanggaran yang disangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan melakukan akses ilegal dengan menyalahgunakan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri untuk penyadapan di luar prosedur.</p>

<p>Majelis menilai ia melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, menurut Polri.</p>

<p>Seusai sidang, Eko Hadi dibawa keluar dari Gedung Propam dengan mengenakan baju tahanan dan kembali dibawa ke tahanan di Markas Komando Brimob, seperti dilaporkan Detik dan Kompas.</p>

<p>Ia menyusul Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang lebih dulu dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik terpisah pada 10 November dan juga mengajukan banding.</p>

<p>Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, dan Eko Hadi Santoso. Polri menduga, selain Presiden, para tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi kemasyarakatan dan LSM, serta pengusaha.</p>

<p>Penyidik menerapkan pasal-pasal KUHP tentang penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, dan tentang akses ilegal, serta ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dugaan penghilangan data elektronik. Polri juga melakukan penyelidikan terpisah untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar.</p>

<p>Tiga tersangka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan, menurut Detik.</p>

<p>Putusan etik tersebut merupakan keputusan administratif internal. Keempat tersangka belum menjalani persidangan dalam perkara pidananya.</p>