Business · Indonesia Bureau
Jakarta tunda rencana obligasi daerah pertama di Indonesia, beralih ke pinjaman SMI setelah tak direstui pusat
Ibu kota sempat menargetkan hingga Rp5,6 triliun untuk rumah sakit, sekolah, dan pengendalian banjir; Mendagri menyebut pemerintah pusat khawatir utang obligasi membebani pemerintahan berikutnya.
LSN Indonesia ·

<p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda rencana penerbitan obligasi daerah yang akan menjadi yang pertama di Indonesia, setelah pemerintah pusat tidak memberikan persetujuan, dan akan beralih ke pinjaman dari perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara, kata para pejabat pada Selasa (17/11/2026).</p>
<p>Pejabat senior Pemprov DKI Yustinus Prastowo mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan itu diambil setelah pembahasan dengan pemerintah pusat, yang menawarkan pinjaman dengan bunga kompetitif melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), badan pembiayaan pembangunan di bawah Kementerian Keuangan.</p>
<p>Jakarta semula berencana menghimpun Rp3,5 triliun (sekitar 192 juta dolar AS) dari obligasi tersebut, dengan jadwal penerbitan pada 2027. Pada Agustus, target itu dinaikkan menjadi Rp5,2 triliun hingga Rp5,6 triliun, atau hingga sekitar 300 juta dolar AS, menurut Reuters. Dana tersebut direncanakan untuk membangun rumah sakit dan sekolah baru, pengendalian banjir, serta infrastruktur lainnya.</p>
<p>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang bertemu Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Selasa, mengatakan pemerintah pusat khawatir utang obligasi dapat menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, seperti dilaporkan Antara dan Kompas.</p>
<p>Menurut Tito, meski Jakarta mungkin mampu membayar, daerah lain dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah bisa ikut menerbitkan obligasi tanpa kemampuan membayar. Ia mengatakan Menteri Keuangan mengusulkan agar pinjaman SMI dibayar melalui pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang masih menjadi hak DKI Jakarta dari pemerintah pusat.</p>
<p>Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu syarat pinjaman dari SMI, dan Tito mengatakan kementeriannya pada prinsipnya setuju serta akan segera menerbitkan rekomendasi tersebut.</p>
<p>Pramono mengatakan dirinya memahami alasan rencana obligasi tidak disetujui, mengingat kekhawatiran bahwa semua daerah akan ikut meminta. Ia menyebut kebutuhan pembiayaan Jakarta akan dipenuhi dari DBH dan pinjaman SMI, dan rencana itu akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta karena rancangan APBD 2027 harus segera dirampungkan.</p>
<p>Prastowo mengatakan kepada Reuters bahwa Jakarta dapat kembali mempertimbangkan pasar obligasi jika kondisi pasar membaik, seiring berlanjutnya konsultasi dengan pemerintah pusat.</p>