Politics · Indonesia Bureau
Tersangka KPK klaim Rp70 miliar yang ia berikan untuk Muktamar NU; PBNU bantah ada kaitan
Fahd El Fouz, tersangka kasus suap di Kementerian ATR/BPN, menyebut KPK "salah tangkap". PBNU menegaskan Muktamar tidak berkaitan dengan uang hasil korupsi. Ia belum diadili.
LSN Indonesia ·

<p>Seorang tersangka dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim bahwa uang Rp70 miliar yang ia serahkan ditujukan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, serta menyebut KPK telah "salah tangkap".</p>
<p>Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah adanya kaitan tersebut. Menanggapi klaim itu saat pertama kali dilontarkan pekan lalu, seorang wakil ketua umum PBNU pada 12 November menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan uang hasil korupsi, bahwa pihak yang mengatasnamakan NU untuk mencari dana tidak mewakili organisasi tersebut, dan meminta pihak yang melontarkan tudingan untuk menunjukkan bukti konkret, seperti diberitakan CNN Indonesia.</p>
<p>Tersangka tersebut, Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, yang menjabat ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, menyampaikan pernyataannya kepada wartawan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa malam (17/11), menurut Antara dan CNN Indonesia. "KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU," kata Fahd seperti dikutip kedua media tersebut.</p>
<p>Fahd menyebut uang itu sebagai pinjaman atau dana talangan untuk Muktamar, keterangan yang pertama kali ia sampaikan seusai pemeriksaan sebelumnya pada 10 November. Klaim-klaimnya belum diuji di pengadilan, dan ia belum diadili.</p>
<p>Hingga Rabu pagi, KPK belum menanggapi klaim-klaim tersebut secara terbuka.</p>
<p>PBNU menyatakan akan mencermati perkembangan perkara ini, termasuk bukti yang mungkin terungkap di persidangan, dan menegaskan bahwa jika terbukti ada pihak yang mengalirkan uang hasil korupsi ke Muktamar, pihak tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya.</p>
<p>Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September terkait dugaan suap dalam pengurusan hak atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan tersangka, di antaranya pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak swasta, dan Fahd.</p>
<p>Muktamar ke-35 NU digelar di Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus.</p>