LSN News › Indonesia

Politics · Indonesia Bureau

Saksi di sidang Silmy Karim ungkap uang klik izin tinggal WNA Rp 7,7 miliar ditampung di tiga rekening

Pegawai imigrasi mengaku pungutan Rp 1 juta-Rp 2 juta per permohonan izin tinggal WNA ditampung di rekening atas nama orang lain; mantan wamen itu membantah terlibat.

LSN Indonesia · 18 November 2026

Saksi di sidang Silmy Karim ungkap uang klik izin tinggal WNA Rp 7,7 miliar ditampung di tiga rekening

<p>Seorang pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkapkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026), bahwa pungutan tidak resmi dari pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) ditampung di tiga rekening atas nama orang lain, dengan total sekitar Rp 7,7 miliar sepanjang 2018 hingga 2025.</p>

<p>Kesaksian itu disampaikan dalam sidang perkara mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang didakwa memeras pemohon izin tinggal WNA. Silmy membantah dakwaan tersebut.</p>

<p>Saksi, Yohanes, anggota Tim Izin Tinggal Tetap (ITAP) Ditjen Imigrasi periode 2018-2025, mengatakan pemohon dimintai apa yang disebut &quot;uang klik&quot; atau &quot;uang loket&quot; sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per permohonan, di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) resmi, seperti dilaporkan Kompas dan Detik.</p>

<p>Ia menuturkan, para agen pengurus izin biasanya menghubunginya ketika berkas permohonan sudah sampai di tingkat direktorat dan meminta agar permohonan itu segera &quot;diklik&quot; melalui sistem Modul Lalu Lintas Orang Asing (MOLINA).</p>

<p>Menurut Detik, Yohanes membuat tiga rekening nominee atas nama istrinya, adik istrinya, dan seorang tenaga honorer di kementerian. Menurut Kompas, ia mengaku diarahkan atasannya agar tidak memakai rekening atas namanya sendiri.</p>

<p>Uang itu, kata dia, ditarik dan dilaporkan kepada kepala seksi setiap hari Jumat, biasanya Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per minggu saat sepi dan sekitar Rp 40 juta saat ramai. Ia mengaku menerima jatah Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per minggu dan menyebut praktik tersebut sudah berjalan sebelum ia bertugas.</p>

<p>Jaksa mendakwa Silmy bersama sejumlah mantan pejabat tinggi imigrasi memeras pemohon dokumen keimigrasian dengan total Rp 168,9 miliar, dan Silmy disebut menerima bagian Rp 1,2 miliar, menurut Detik. Kompas melaporkan Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar.</p>

<p>Seusai sidang, Silmy mengatakan praktik itu sudah ada sejak sebelum 2018 dan membantah terlibat maupun memerintahkannya. &quot;Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh. Hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,&quot; kata Silmy, seperti dikutip Kompas.</p>

<p>Ia menyebut telah meluncurkan aplikasi MOLINA agar layanan keimigrasian bisa diurus secara daring tanpa pertemuan langsung antara petugas dan pemohon, serta menerbitkan surat edaran pada 2024 untuk menghentikan pungutan tidak resmi. Namun, kesaksian di persidangan menyebut pungutan itu masih berlangsung hingga 2025.</p>

<p>Sidang perkara ini akan dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.</p>