LSN News › Indonesia

Politics · Indonesia Bureau

Yaqut sebut di sidang Jokowi arahkan pembagian kuota haji 50:50, bantah terima 71.000 dolar AS

Mantan menteri agama itu memberi keterangan sebagai terdakwa dalam sidang korupsinya sendiri; pengadilan belum menguji keterangan tersebut. Ia juga membantah menerima sekitar 71.000 dolar AS. Kantor Jokowi belum memberikan tanggapan publik.

LSN Indonesia · 21 November 2026

Yaqut sebut di sidang Jokowi arahkan pembagian kuota haji 50:50, bantah terima 71.000 dolar AS

<p>Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Jumat mengatakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta bahwa presiden saat itu, Joko Widodo, mengarahkan pembagian 50:50 atas tambahan kuota haji sebanyak 20.000, dan membantah menerima sekitar 71.000 dolar AS. Keterangan itu disampaikan sebagai terdakwa dalam sidang korupsinya sendiri terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Pengadilan belum menguji keterangan tersebut.</p>

<p>Yaqut mengatakan arahan itu diberikan dalam pertemuan dengan Jokowi pada 27 November 2023, setelah ia menyampaikan bahwa tambahan 20.000 merupakan alokasi kuota tambahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Menurut dia, presiden saat itu meminta kuota itu dibagi rata — 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus — dengan alasan keselamatan jemaah setelah penyelenggaraan haji 2023 dan kebutuhan agar ekonomi bergerak pasca-Covid-19.</p>

<p>&quot;Presiden memberikan arahan untuk keselamatan jemaah, karena pengalaman 2023 yang sudah kami laporkan di rapat kabinet tersebut. Dan agar ekonomi juga ikut bergerak karena pada waktu pasca-Covid ekonomi masih sulit, dibagi dua saja 50 persen 50 persen,&quot; kata Yaqut, menurut Kompas, Tirto, iNews, dan Okezone.</p>

<p>Ia juga membantah tuduhan bahwa ia menerima sekitar 71.000 dolar AS. &quot;Terkait tuduhan saya menerima sekitar 71.000 dollar, saya tidak disumpah dalam keterangan ini. Tapi demi Allah saya tidak pernah menerima uang itu satu dolar pun atau kalau di kurs rupiah satu rupiah pun saya tidak pernah menerima itu,&quot; ujarnya, menurut Kompas.</p>

<p>Kantor Jokowi belum memberikan tanggapan publik.</p>

<p>Yaqut mengatakan di sidang bahwa ia pertama kali mengetahui tambahan kuota 20.000 dari siaran YouTube Sekretariat Negara pada Oktober 2023, dan hanya menyinggungnya secara sekilas dalam rapat kabinet di awal November, saat menurutnya belum ada arahan presiden. Setelah pertemuan 27 November, katanya, ia menuju DPR untuk rapat kerja dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah saat itu, Hilman Latief, soal pembagian 10.000-10.000, tetapi memintanya menahan informasi itu sampai kuota dipastikan oleh Arab Saudi, sambil melakukan mitigasi, analisis, dan simulasi.</p>

<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Yaqut dan tiga terdakwa lain — mantan staf khusus menteri Isfah Abidal Aziz, direktur operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham, serta ketua umum Kesthuri sekaligus komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Aziz Taba — dalam perkara ini. Jaksa menilai pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Kompas. Pengadilan belum menjatuhkan putusan.</p>